Ancam Evaluasi Dana Penataan Pantai Lumpur
Pantai Lumpur berubah memang menjadi harapan bersama. Kalangan DPRD Gresik pun sangat berkepentingan dengan hal itu. Mereka pun tidak main-main dengan harapan tersebut. Kendati hanya ketiban sampur, mereka siap mendukung. Tetapi, bila harapan pengembangan Pantai Lumpur tidak membawa peningkatan tarap hidup masyarakat sekitar, siap mengevaluasi dana yang dikucurkan.
"Bagi kami tidak ada persoalan selagi proyek itu ada manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Tetapi kalau tidak, kami akan mengevaluasi," ancam Abdul Hamid, Ketua Komisi C DPRD Gresik, kemarin.
Ketua DPRD Zulfan Hasyim pun mengungkapkan hal yang sama. Kareannya, pihaknya menaruh perhatian terhadap eksekutif atas terwujudnya proyek prestesius tersebut. Karena dana yang dikucurkan tidak sedikit, bila sesuai rencana total anggaran yang disedot mencapai hingga Rp20 miliar.
"Jumlah yang cukup besar," katanya.
Politisi PKB itu percaya, bila eksekutif sebelum merealisasikan proyek pengembangan Pantai Lumpur sudah melakukan tahapan. Mulai dari penggarapan FS oleh tim yang ahlinya, kemudian disosialiassaikan kepada masyarakat Lumpur dan Kroman dan hingga terealisasi.
"Naiflah kalau tanpa kajian terpadu kemudian eksekutif merealisasikan proyek yang nilainya miliaran tersebut. Kalau tidak ada manfaatnya lebih baok dialokasikan untuk biaya pendidikan," kata legislator asal Pulau Bawean tersebut.
Bukan hanya sekedar mengancam akan melakukan evaluasi, Zulfan juga meminta kepada eksekutif supaya bukan hanya membangun dan kemudian meninggalkannya. Karenanya itu kelanjutan pembangunan tersebut harus dipikirkan. Karena dirinya tidak ingin bahwa pembangunan yang menalan dana hingga Rp20 miliar itu mubadzir.
"Harus ada perawatan. Tidak dibangun terus ditinggalkan. Peerlu dilakukan pengurusan dan pengawasan khusus untuk kawasan itu. Kalau tidak saya perkirakan hanya berusia 1-2 tahun akan mangkrak," tegas dia.
Bila itu sampai terjadi, Zulfan pun sama dengan Abdul Hamid bahwa pihaknya tidak segan-segan untuk melakukan evaluasi proyek. Diantara yang bakal muncul dari hasil dievaluasi akibat mangkraknya proyek adalah dihentikannya persetujuan untuk kelanjutan proyek tersebut.
"Kami pun siap mengevaluasi. Tapai kalau demi kebaikan masyaraklat sekitar ya kami dukung," kata Zulfan.
Ternyata hal itu juga sudah diantisipasi. Terbukti, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Gresik, Tugas Husni Syarwanto menimpali, bila proyeksi penataan Pantai Lumpur merupakan bukan proyek asal-asalah. artinya, sudah dilakukan kajian sampai pada tahap pengawasan.
"salah satunya nanti bila sudah terealisasi semua konsepnya, maka kawasan tersebut akan menjadi kawasan khusus. Yaitu, dibentuknya UPT yaitu unit pelayanan tehnis yang khusus merawat, mengawasai hingga melakukan pemeliharaan," tukas Tugas.(ashadi ik/SINDO)
You Might Also Like :
0 komentar:
Posting Komentar