Anggota DPRD Gresik dibuat cemburu ulah Ketua Komisi C, Abdul Hamid. Pasalnya, mantan Bendahara Tim Sambari-Qosim, pasangan bupati pemenang, tidak cukup hanya mendapat mobil dinas sebagai ketua komisi berupa Kijang Innova, dia pun memakai mobil dinas mantan bupati, Honda Accord yang sempat dipakai Chusaini Mustas selaku staf ahli.
Atas dasar itulah para anggota DPRD mendesak Ketua Badan Kehormatan untuk mengusut tuntas penggunaan mobdin nopol W 638 AP tersebut. Diantaranya, Ketua Komisi A DPRD Suberi dan Chumaidi Maun, ketua F-PKB.
Suberi kepada wartawan mengungkapkan, pemakaian mobdin di lingkungan dewan sudah diatur oleh Bagian Perlengkapan. Sehingga dia terkejut tiba-tiba kolegnya Ketua Komisi C DPRD Gresik mengendarai mobdin mantan Bupati Robbach Ma'sum. Makanya, dia meminta Abdul Hamid yang juga anggota Fraksi Golkar tidak over acting seenaknya menggunakan mobdin milik kepala daerah.
“Sekalipun itu dilakuan karena memiliki kedekatan dengan dengan bupati. Jangan memanfaatkan kedekatan. Kami meminta hal tersebut tidak menjadi kebiasaan karena akan memperburuk nama besar wakil rakyat," tegas politisi Partai Demokrat itu kemarin.
Halnya dengan Ketua F-PKB, Chumaidi Maun. Dia sangat menyayangkan penampilan Abdul Hamid yang terkesan arogan. Dia menilai tindakan Abdul Hamid tidak mencerminkan seorang legislator dengan seenaknya menggunakan mobdi yang sebenarnya sudah mendapat jatah Kijang Innova.
"Itu meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, karena bukan haknya. Sehingga jadi salah dan terkesan arogan. Iya kan mentang-mentang karena merasa dekat dengan keuasaan," katanya seraya menambahkan, bila sebaiknya wakil rakyat harus menjaga perasaan masyarakat, atau jangan menggunakan "aji mumpung". Karena masyarakat sekarang sudah kritis tidak seperti jaman orde baru.
Menyikpai hal itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Gresik Asnun Taufiq yang dihubungi terpisah membenarkan jika anggota F-Golkar mengendarai mobdin Honda Accord W 638 AP eks Mantan Bupati Gresik, KH Robbach Ma'sum. Menurutnya tindakan Abdul Hami cukup arogan.
"Gaya-gaya pemerintahan yang lama ditinggalkan, jangan mentang-mentang dekat dengan bupati kemudian bisa menggunakan fasilitas negara seenaknya," kata Asnun.
Ia berpendapat, penampilan Hamid itu bisa memicu kecemburuan masyarakat dan menimbulkan efek buruk anggota DPR lainya. Karenanya dirinya hendak mengklarifikasi darimana Hamid bisa menggunakan fasilitas negara yang bukan haknya tersebut.
"Kita adalah wakil rakyat yang menggantungkan kepercayaan kepada rakyat yang memilih kita. Jika penampilan kita bermewah-mewahan apalagi fasilitas negara yang bukan haknya akan mencederai kepercayaan. Ok nanti kita klarifikasi," katanya.
Sayangnya, Kepala Bagian Perlengkapan Pemkab Gresik, Hari Soerjono dan Ketua Komisi C Abdul Hamid tidak bisa dihubungi untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. Hari Soerjono tidak ada di ruang kerjanya ketika hendak dikonfirmasi. Sementara Abdul Hamid telepon selulernya tidak diangkat.(ashadi ik)
You Might Also Like :
0 komentar:
Posting Komentar