Jamaah Ahmadiyah Gresik ternyata bergerak lebih cepat dari SK Gubernur Jawa Timur yang melarangnya beraktifitas. Pasalnya, sejak sebulan lalu semua atribut Jamaah Ahmadiyah diturunkan. Hanya, aktifitas jamaahnya tetap berjalan normal.
Pantauan, papan nama Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kabupaten Gresik yang terpasang di dinding sekretraiat di Jalan Jaksa Agung Suprapto VI B Keluarahan Sukorame, Kecamatan Gresik sudah diturunkan. Padahal, saat tragedi di Cikeusik, Pandeglang, Banten papan nama bercat dasar putih itu masih terpampang.
Bahkan, kantor sekretraiat JAI Gresik tetap sediakala. Bangunan yang lebarnya sekitar 8 meter dengan panjang 20 meter itu terdriri dari kantor, juga ada Masjid Al Huda yang biasa dipakai sholat para jamaah. Sedangkan di samping musalla terdapat tempat tinggal.
Pun dengan rumah Ketua JAI Kabupaten Gresik Zulkarnaen yang berada di depan sekretraiat masih berpenghuni. Zulkarnaen pun masih melakukan aktifitas sebagai karyawan salah satu BUMN di Gresik. Juga istrinya Ny Zulkarnaen tetap melakukan aktifitas dengan mengikuti kegiatan social di kampungnya.
“Orang sini baik-baik. Bahkan, mereka sangat welcome terhadap kami. Saya juga masih ikut kegiatan social dan tidak ada masalah,” aku Ny Zulkarnaen kepada wartawan saat ditemui di rumahnya.
Kendati begitu, aktifitas jamaah tetap berjalan. Daroi empat keluarga anggota JAI Gresik yang tinggal di sekitar sekretraiat JAI Gresik di Jalan Jaksa Agung Suprapto, tetap menjalankan aktifitas. Mereka melakukan jamaah salat lima waktu di Masjid Al Huda.
“Ya, aktifitas jamaah tetap karena itu kewajiban. Sedangkan untuk penyebaran ajaran tidak kami lakukan. Ya, aktifitasnya paling salat di masjid. Itupun kebayakan saya sendirian. Paling salat Jumat yang penuh diikuti empat keluarga,” aku Ny Zulkarnaen.
Tentang SK Gubernur Jawa Timur, Ny Zulkarnaen menjelaskan, bila para anggota JAI bias memakluminya. Bahkan, sesame anggota sudah menyadari sebagai kelompok minoritas. Karena itu, anggota JAI Gresik sudah melakukan hal-hal yang dapat mengkhawatirkan terjadinya konflik.
“Ceritanya, satu bulan lalu kami anggota JAI Gresik menyadari bila di kampong ini sudah banyak warga yang meminta kami menurunkan atribut. Dan, kami menyadarinya. Makanya, jauh-jauh hari sebelum SK Gubernur, kami sudah menurunkan aktifitas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelegen Kejari Gresik Adung Sutranggono sebagai sekretrais Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) Gresik belummengambil sikap. Karena masih menunggu salinan SK Gubernur untuk dilakukan pembelajaran.
“Kami tidak ingin salah langkah. Karena itu, kami terus melakukan antisipasi supaya konflik di Gresik dapat dicegah,” tegasnya.(ashadi ik/
SINDO)
You Might Also Like :
0 komentar:
Posting Komentar